Hamas, Jumat (3/2/2023) mengecam pernyataan Kementerian Luar Negeri Sudan terkait normalisasi hubungan negara itu dengan Rezim Zionis. "Statemen Kemlu Sudan terkait normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis sungguh disesalkan, dan kami mengutuk keras langkah ini," kata Hamas. Gerakan perlawanan Islam Palestina itu menegaskan, "Kami menganggap langkah ini menyimpang dari sikap bersejarah dan asli bangsa Sudan yang menolak normalisasi hubungan, dan mendukung rakyat Palestina serta cita-citanya, hak nasional mereka, identitas Arab kota Al Quds, dan identitas Islam, Masjid Al Aqsa." Ditambahkannya, "Pengumuman Kemlu Sudan, akan meningkatkan kejahatan para penjajah fasis terhadap rakyat Palestina, dan pembunuhan sekitar 35 orang Palestina termasuk anak-anak dan perempuan, sejak awal tahun 2023, perampasan paksa tanah, perluasan distrik Zionis, serta pelecehan terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen terutama Masjid Al Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Langkah ini menyebabkan bertambahnya dukungan kepada para penjajah dalam melakukan kejahatan, sabotase, dan aksi rasisme terhadap rakyat Palestina." "Kami meminta pejabat tinggi Sudan untuk kembali dari jalan yang keliru, jalan yang hanya menguntungkan penjajah. Langkah pemerintah Sudan bertentangan dengan keyakinan dan kepentingan rakyat negara itu," pungkasnya. (HS)
342/
